Semuanya atasnama kemiskinan. Jangan-jangan politisi dan penguasa bisa tetap bicara lantang, membela kaum miskin. Supaya dukungan politik tetap langgeng. Mungkin agar ilmuan tetap punya objek untuk diteliti. Peneliti tentang kemiskinan semakin kaya, tapi si miskin tetap miskin. Para bankir dan pengusaha juga ikut-ikutan membuat skema kredit murah, katanya untuk membantu modal orang miskin dari tahun ke tahun, tapi kenapa orang miskin tetap miskin. Atas nama kemiskinan, berbagai program dibuat. Ada yang dinamakan “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat alias PER”, ada “Gema Assalam”, ada “Peumakmue Nanggroe”, ada macam-macam yang lainnya. Ada apa? Koq tidak ada yang berubah.
Sudut pandang tentang kemiskinan tampaknya masih begitu-begitu dari dulu hingga sekarang. Katanya si miskin perlu dibantu; si miskin perlu diprioritaskan; si miskin harus naik kelas menjadi kelas menengah. Begitu jargon politik dari waktu ke waktu, dengan sering mengucapkan kata kemiskinan, politisi dan penguasa dapat mempertahankan perolehan suara dalam Pemilu dan Pilkada. Jangan-jangan karena banyak orang miskin lah mereka tetap laku. Kalau orang miskin tidak ada lagi, jualan janjinya menjadi kurang laku.
Kemiskinan dekat-dekat dengan kebodohan. Orang miskin dan orang bodoh seringkali diidentikkan. Tapi orang miskin koq dibodoh-bodohi terus. Mereka dibuat senang sesaat dengan program-program sesaat (alias cilet-cilet), tanpa manfaat jangka panjang yang berarti. Padahal kemiskinan tidak bisa dituntaskan tanpa program strategis dan sistematis.
Menurut teori radikal, orang miskin tetap miskin karena memang dipelihara untuk miskin. Sistem ekonomi dan politik memaksa mereka berada dalam kondisi miskin. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi. Negara-negara atau daerah-daerah menjadi miskin karena direncanakan dan dibuat miskin. Kemiskinan lalu dianggap hanya sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dan karenanya sering penguasa hanya bagi-bagi duit dan barang (bantuan langsung tunai, pinjaman lunak, beras untuk orang miskin, operasi pasar murah, dan sejenisnya), padahal kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks, tidak sebatas kurang makan dan kurang duit.
Penyebab kemiskinan
Bank Dunia menyatakan “Kemiskinan adalah kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial”. Kekurangan fisik adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar materi dan biologis (basic material and biological needs), termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ketidakcukupan sosial adalah adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang. Nah, kompleks kan? Peraih hadiah Nobel Amartya Sen mengatakan, kemiskinan adalah kegagalan memenuhi kapabilitas minimum tertentu (poverty is the failure to have certain minimum capabilities). Kapabilitas melekat pada kemampuan yang ada pada diri si miskin sendiri, dan dapat ditingkatkan dengan upaya yang sistematik. Makanya penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar material, jauh lebih dari itu bagaimana mengatasi ketidakcukupan pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga kepuasan psikologis dan keberdayaan untuk menopang hidup diri sendiri, lepas dari ketergantungan terus menerus pada pihak lain.
Kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kondisi di mana kemiskinan terjadi akibat faktor-faktor biologis, psikologis dan sosial (malas, kurang trampil, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik, dll). Lingkungan fisik membuat orang sulit melakukan usaha atau bekerja. Kemiskinan struktural terkait dengan ketidakadilan dalam perbandingan nilai pertukaran (terms of trade) antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh si miskin dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang harus dibelinya. Termasuk ketidakadilan dalam pembayaran jasa-jasa pekerja (upah yang rendah dan eskploitasi pekerja). Juga pengenaan pungutan yang memberatkan dan relatif memeras rakyat kecil.
Menurut teori konservatif, kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tetapi dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Misalnya malas, boros, tidak merencanakan kehidupannya, fatalis dan pasrah pada keadaan. Orang miskin mempunyai budaya miskin (culture of poverty). Mereka miskin, ya karena mereka miskin. Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan (kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan). Ini masalah sosial dan kultural. Makanya penanggulangan kemiskinan mesti melibatkan transformasi sosial dan kultural juga, termasuk perubahan nilai-nilai (misal etos kerja). Pembagian sesuatu yang gratis adalah langkah tidak karena membudayakan kemiskinan.
Teori liberal, menyatakan bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan akan segera ditinggalkan.
Strategi dobrakan besar
(big push strategy)
Badan Pusat Statistik (BPS) masih sering menerbitkan angka-angka kemiskian berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, lebih kurang mengacu pada definisi kemiskinan oleh Prof. Sayogyo (1977). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk perdesaan dan 30 kg untuk perkotaan, tidak lain adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum bukan makanan.
Komponen kebutuhan nonmakanan, antara lain kebutuhan perumahan (sewa rumah, pemeliharaan rumah, bahan bakar, penerangan, air, fasilitas jamban, perlengkapan mandi), kebutuhan sandang (pakaian dan alas kaki), kebutuhan pendidikan (iuran SPP, buku pelajaran, alat tulis), kebutuhan kesehatan (berobat sendiri, berobat ke Puskesmas, berobat ke dokter/mantri kesehatan), kebutuhan transportasi (ongkos angkutan), dan kebutuhan dasar nonmakanan lainnya (rekreasi, kasur, bantal, sapu, pisau, kompor, periuk, PBB, dan lain-lain). Maka dihitunglah Garis kemiskinan (Poverty Line), yakni standar minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan standarnya (nilai pengeluaran untuk kebutuhan makan dan bukan makanan per kapita per bulan). Maka tidak heran persentase penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi patokan keberhasilan sebuah kebijakan penganggulangan kemiskinan. Ini sangat konvensional. Para pembuat kebijakan sibuk mengutak-atik angka kemiskinan, berusaha menurunkannya dengan program cilet-cilet seperti dicontohkan.
Angka kemiskinan dalam bentuk persentase sebenarnya semu. Bisa bertambah drastis seketika bila terjadi kemerosotan ekonomi dan naiknya harga-harga. Bisa berkurang seketika bila sedikit saja ekonomi membaik. Padahal standar kehidupan nyata mereka tidak banyak berubah. Program cilet-cilet mungkin ibarat obat penghilang rasa nyeri (pain killer), tapi tidak dapat menyembuhkan secara permanen. Diperlukan suatu dobrakan besar (big push). Growth with equity, kata SBY. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mengatasi kemiskinan. Tentu saja bukan pertumbuhan yang menguntungkan kapitalis kaya, melainkan pertumbuhan yang memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi si miskin.
Penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari akar masalah penyebab kemiskinan. Orang miskin yang sekarang mungkin sudah berusia lanjut barangkali tidak mungkin lagi diberdayakan. Orang yang cacat dan rentan mungkin sulit diberdayakan maksimal. Tetapi yang penting generasi kedua mereka tidak senasib mereka. Siklus kemiskinan harus diputus. Anak orang miskin tidak boleh miskin lagi. Kesempatan harus dibuka lebar dan adil bagi semua. Maka perlu pertumbuhan yang cukup tinggi untuk menciptakan kesempatan kerja yang besar. Beri kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas.
Darimana memulai? Pertama, yang utama adalah memberikan pengakuan kepada rumahtangga miskin atas hak mereka. Jika mereka punya lahan berikan sertifikasi hak milik (tentu tanpa biaya). Jika mereka tidak punya lahan, berikan lahan alias lakukan reformasi agraria (land reform). Lahan-lahan menganggur yang dikuasai individu atau perusahaan besar diambilalih (tentu saja dengan membeli) dan mendistribusikannya kepada rumahtangga miskin yang berhak. Untuk itu perlu pendataan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lahan dengan sertifikat dapat menjadi agunan pinjaman, jaminan asuransi, dan mengurangi risiko pada saat kondisi ekonomi merosot. Pada hakikatnya, jadikan aset mati atau menganggur menjadi modal yang hidup (turn dead assets into living capital) dan dengan demikian kita memberikan peluang kepada rumahtangga miskin untuk “mencetak” uang sendiri tanpa perlu disuapi bantuan tunai terus menerus.
Kedua, ciptakan peluang-peluang usaha bisnis. Usaha ekonomi pertanian dan pengolahan hasil pertanian di Aceh masih kecil-kecil dan selalu kalah bersaing karena tidak kompetitif dari sudut pemasaran, biaya satuan, penerapan teknologi, dan kualitas produk. Usaha skala besar di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan agrobisnis perlu dihadirkan dan peluang-peluang baru dapat tercipta karena keterkaitan input-output. Petani miskin secara tidak langsung akan terlibat dari mata rantai itu, asalkan mereka punya lahan sendiri.
Modal dapat diperoleh sesuai mekanisme pasar. Pemerintah tidak perlu menjadi lembaga keuangan penyalur kredit dan menjadi saingan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang diperlukan hanyalah perluasan Badan Perkreditan Rakyat atau sejenisnya yang jumlah dan jangkauannya di Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.
Ketiga, ciptakan peluang lebih baik untuk generasi kedua dari keluarga miskin. Beri beasiswa kepada anak-anak mereka. Santuni biaya kesehatan (imunisasi, vaksinasi, dll.). Buatkan sebuah sistem jaminan sosial (Social Security) bagi keluarga miskin. Keluarga miskin harus “dipaksa” menjaga kesehatan anak-anak mereka dan menyekolahkannya dengan biaya pemerintah. Dengan kata lain sogok mereka (Bribe the poor) agar keluarga miskin tidak mengeksploitasi anak-anak mereka untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Putuskan mata rantai perangkap kemiskinan keluarga miskin.
Keempat, bangun infrastruktur (besar dan kecil). Pembangunan infrastruktur besar akan mengundang investor besar dan secara langsung menciptakan lapangan kerja yang memberi pendapatan. Infrastruktur kecil-kecil di perdesaan akan menghubungkan desa-desa dan desa dengan pusat-pusat bisnis. Infrastruktur fasilitas umum dan sosial juga menjadi aset sosial yang melayani semua penduduk, termasuk keluarga miskin. Jangan dipersepsikan bahwa pembangunan infrastruktur hanya untuk investor dan orang kaya. Pembangunan infrastruktur juga akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi ikutan. Curahan uang yang besar akan selalu melahirkan peluang-peluang usaha yang banyak.
Dobrakan besar (big push) memerlukan perubahan orientasi dari pembuat kebijakan. Pemikiran sepotong-sepotong selalu justru membuat kita terperangkap dalam kerumitan masalah kemiskinan yang itu-itu saja. Dobrakan besar perlu keberanian dan hanya dengan demikian perubahan fundamental dapat terjadi. Semoga.
Penulis adalah Dr. Nazamuddin, M.Ec (dosen FE Unsyiah, salah satu pendiri The Aceh Institute, dan Direktur Perencanaan BRR NAD-Nias) by: sumenep intervisi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar